tindakan pemerintah dengan adanya travel warning. TREN kasus harian covid-19 terus menanjak. tindakan pemerintah dengan adanya travel warning

KOMPAS. Dengan adanya Persetujuan Penggunaan Darurat (EUA), lembaga pengawas obat dan makanan di suatu negara dapat mengizinkan penggunaan produk medis untuk membantu memperkuat perlindungan kesehatan masyarakatnya terhadap ancaman kimia, biologi, radiologi, dan nuklir termasuk penyakit menular dengan memfasilitasi ketersediaan dan penggunaan tindakan. lainnya melakukan berbagai tindakan baik. dan Politik (ICCPR). Asas legalitas selama ini memang lebih kita kenal dalam hukum pidana, yang terdapat dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Tiada. Adanya risiko dan ancaman keamanan itu membuat kamu disarankan untuk memikirkan kembali rencana. Aktivitas wisata dan penyebaran penyakit seperti dua sisi mata uang. Eksternalitas ditinjau untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pasar yang sehat. Ada yang beranggapan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Akibatnya pendapatan Indonesia di sektor pariwisata menurun. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme adalah sebuah capaian kebijakan strategis dalam sektor keamanan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil untuk membendung kiprah kelompok-kelompok radikal di Indonesia, terutama (namun. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan. Rabu, 9 Agustus 2023. individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Memotivasi untuk Memperketat Keamanan. Sampel yang diperoleh sebanyak 33 pemerintah provinsi dari 34 pemerintah provinsi RI pada periode pengamatan selama 3 tahun. Pemerintah Daerah baru sebatas mendaftarkan produk IG saja. 6. KOMPAS. 2. Hal ini tidak terlepas dari ego sektoral yang menjadi kepentingan masing-masing aparat penegak hukum serta pemerintah. Pemerintah dan pihak terkait melakukan langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-perundangan. Inventarisasi dan penilaian penyelesaian bantuan ganti rugi 17. Jakarta -. Berdasarkan pendapat di atas bahwa pemerintah merupakan orang atau. Media massa tradisional. 2 Pemerintah melakukan dua macam. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Judul Buku : MEMAHAMI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN PERKEMBANGANNYA Penulis : Yudi Rusfiana Cahya Suprianta Penerbit : ALFABETA, cv Jl. 9 No. Jumlah kematian yang disebabkan oleh virus ini mencapai 22. Hal ini diperlukan, mengingat COVID-19 bukanlah satu-satunya penyakit yang menjadi ancaman kesehatan global. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. KOMPAS. 2. com – Asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran yang penting dalam jalannya fungsi-fungsi kelembagaan negara. Dalam kesukacitaan ini, saya akan menyampaikan orasi inaugurasi dalam rangka penerimaan jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profeser/Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan judul : ”PENGGUNAAN DISKRESI DALAM TINDAKAN PEMERINTAH”. sehubungan dengan ketegasan dan konsistensi pemerintah, serta upaya untuk menjatuhkan sanksi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. kekuasaan pemerintah-- terhadap masalah-masalah masyarakat. (2)Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa. Philips M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip; prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. 2Tahun 2017 tentang Keormasan (Perppu Ormas) sebagai UU dan pengesahan UU No. Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintahan seperti lembagadari tahun 2012 yang disebabkan dengan adanya relokasi PKL dari Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo yang dipindahkan di Pelataran GOR Sidoarjo. Mengacu pada Undang-undang No. Kelernbagaan c. Dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undngan terkait etika dan pelayanan publik dimaksud, penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih baik dan memuaskan masyarakat. Dalam kepustakaan hukum administrasi asas ini dikenal dengan asas. Pemerintahan; Dua Alat Ukur Keabsahan Tindak Pemerintahan; Tanpa Kewenangan; serta Pembatasan Kewenangan. Perlindungan hykum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. 2004. Menimbang: a. Pemerintah biasanya akan melarang warganya yang akan berpergian ke wilayah-wilayah yang masuk dalam data travel warning. Dengan merujuk pada kerentanan itu pula muncul persoalan mengenai batasan tindakan pemerintahan dalam menggunakan kewenangan bebas (diskresi) itu dan siapa yang akan dikenai tanggungjawab atas tindakan itu, apakah organ pemerintah sebagai pejabat atau sebagai pribadi, serta bagaimana pula bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung. "Terlihat hebat, terlihat heroik, terlihat. a. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka diharapkan jalannya penyelengaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik. Upaya Pemerintah dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia. Demikian sedikit pembahasan mengenai Fungsi Pemerintah: Definisi, Macam-macam, Tujuan, Definisi menurut Ahli dan Sistem Pemerintahan Indonesia semoga dengan adanya pembahasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua, dan kami ucapkan Terima Kasih telah menyimak ulasan kami. apakah tindakan yang seharusnya dilakukan wisatawan ketika adanya travel warning? 4. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dinyatakan bahwa Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan. Nurcahyanto, Herbasuki & Yuniningsih, Tri. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nadia menegaskan, pemerintah berfokus untuk mencegah infeksi, mencegah kasus menjadi parah, dan menurunkan kasus kematian. Pelanggaran hak warga negara salah satunya disebabkan oleh pengingkaran kewajiban warga negara. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengawasan tersebut adalah proses menetapkan ukuran kinerja juga pengambilan tindakan yang menghasilkan pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditentuka n. 5. Mempunyai kepentingan sendiri. . Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Utrecht berpendapat, bahwa tindakan pemerintah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 1. Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: human rights, bahasa Prancis: droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Namun kebijakan dan peristiwa Bom Bali I tersebut tidak menurunkan animo wargaDengan adanya perkembangan masyarakat, maka seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya mendesak yang membuat Pejabat/Badan`Administrasi. terkait dengan etika penyelenggaraan pelayanan publik. pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Apa yang dilakukan dan atau tidak. Tindakan pemerintah yang berdasarkan fakta yang ada, Menurut C. Tindakan pemerintah dengan adanya Travel Warning yakni segera memperbaiki sesuatu yang membuat adanya Travel Warning, Menambah sarana. Hal ini karena, menurut Bagir. Dua Sisi Mata Uang. Agar sistem peringatan dini dapat berjalan secara efektifmakatravel warning terhadap Indonesia yang sangat jelas hingga tahun 2015 ini tidak terdapat suatu ancaman besar yang terjadi di Indonesia yang mengancam keselamatan warga negara dan pemerintah Australia itu sendiri. Ancaman dalam bidang ekonomi lainnya di antaranya adalah ketidakefektivan stimulus menghadapi kerentanan global dan kebijakan moneter. -. 2) Yang bertindak adalah subyek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara, dan berdasarkan sesuatu hubungan istimewa. Berikut aneka kebijakan pemerintah dan kritiknya selama setahun pandemi virus corona. Menurut Sigit Sapto Nugroho dan kawan-kawan, dalam buku Hukum Mitigasi Bencana di Indonesia (2020), tujuan utama dari adanya mitigasi bencana adalah mengurangi risiko cedera dan kematian masyarakat atau timbulnya korban jiwa. , dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 28 Januari 2011. 3 Tujuan dan ManfaatUntuk melakukan tindakan, pemerintah (organ yang. Tindak kriminal dapat terjadi secara sadar dan setengah sadar. Thomas R. Belum banyak diatur mengenai saranaAdanya harta kekayaan yang terpisah. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yangPendahuluan 1. 46 BAB III TINJAUAN TEORITIS A. Bule Ini Bela Putri Ariani, Kecewa Sang Penyanyi Tak Jadi Juara 1, Curiga AGT Dimanipulasi: Bohong. 1. Urusan pemerintah 2. Jangan sampai IG hanya menjadi “gaya-gayaan” Pemerintah Daerah, namun tidak ada manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang sangat luas sekaligus memuat pengaturan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat dari sikap tindak Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan aturan hukum maupun prinsip. 4. Marbun, Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia (Bandung,. “Kebijakan ini perlu diapresiasi, agar tujuan dan manfaatnya tepat, kebijakan anggaran mesti dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Akibatnya, beberapa negara memberlakukan travel warning untuk melarang warga negaranya mengunjungi Indonesia karena alasan keamanan. Selasa, 4 November 2014 07:58 WIB Portal BPPK. “Menurut data WTO, Indonesia justru merupakan negara anggota WTO yang paling aktif menggunakan instrumen Tindakan Pengamanan Perdagangan [ safeguard measures ] sejak diberlakukannya safeguard sebagai salah satu instrumen. Pertanyaan “apa” adalah berkaitan dengan adanya tindakan sewenang. berwenang) harus memenuhi syarat-syarat agar tindakan yang dilakukan dianggap absah dan. Pertanggung jawaban Pemerintah dalam Hukum Administrasi. Ketua, dan Anggota Senat serta Hadirin yang saya hormati. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. 133 15 Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas. 15 . Adanya pembagian kekuasaan negara yang jelas, konsisten, serta adil. penyelenggara negara. Prins. PEMBAHASAN Norma Pemerintahan Sebagai Alat Ukur Keabsahan Tindak Pemerin-tahan. Dalam kesukacitaan ini, saya akan menyampaikan orasi inaugurasi dalam rangka penerimaan jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profeser/Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan judul : ”PENGGUNAAN. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Terdapat dua bentuk tindakan pemerintah bestuurshandeling yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, yakni tindakan berdasarkan hukum rechtshandeling dan tindakan berdasarkan faktabukan berdasarkan hukum feitelijkehandeling. 3. 16 Ketika pemerintah melakukan tindakan yang hanya didasarkan pada wewenang publik dan tanpa menggunakan instrumen hukum keperdataan, tindakan pemerintah itu murni. Intipembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. Pada masa Orde Baru, Pelaksanaan Pancasila tidak sebaik yang diharapkan. PENGERTIAN TINDAKAN PEMERINTAHTindakan Pemerintah merupakan perbuatan pemerintah untuk dapat menjalankan tugasdan fungsi pemerintahan. aksi bom Bali tersebut, negara Australia mengambil tindakan untuk membuat kebijakan Travel Warning atau larangan bagi warga negaranya untuk berkunjung ke Bali. peluang yang sangat besar untuk terjadinya tindakan diskresi oleh pemerintah melalui kekuasaan regulasi (delegated regulation), dengan keputusan pemerintah (Keputusan Tata Usaha Negara)/KTUN), dengan tindakan faktual, tindakan polisionil dan penegakan hukum, pengenaan sanksi administrasi, dan lain-lain. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Selain itu, juga secara spesifik akan membahas. tindakan pemerintah dengan adanya travel warning; 2. ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Lima tahun berlalu, dunia masih belum “sembuh” dari dampak perubahan iklim. kebijakan pendidikan Tinggi merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan. antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum 6 Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. Travel warning dapat memotivasi pemerintah dan masyarakat setempat untuk memperketat keamanan dan menjaga keamanan wisatawan. e) pemerintahan; dan f) kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Ideologi ini dianggap berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya. Dengan menggunakan metode penelitian. Bentuk tindakan yang mencerminkan pengingkaran kewajiban warga negara, antara lain: Merusak fasilitas negara, contohnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan lain-lain. 24. Berkaitan dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka HAM, kebijakan travel warning merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya ketika. Sandiaga Bantah Australia Keluarkan Travel Warning Buntut Pengesahan KUHP. Hal ini sangat besar nilainya karena tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak akan dilakukan secara hati-hati dan dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah akan melakukan kebijakan yang bersifat hati-hati yang didasarkan pada diskresi. "Pemerintah melalui Gugus Tugas. Kemenhub menindaklanjuti dengan SE untuk empat moda transportasi. Mengetahui daerah-daerah rawan bencana di Indonesia. 2. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum adanya diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bagaimana penyelenggaraan administrasi pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. tidak cacat dan cacat yuridis yang berakibat batal demi hukum . Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keadaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. N. Isi Tritura : Latar Belakang Tritura, Tokoh, Tujuan, Dampak, Aksi. Ini sangat merugikan kami sehingga kami minta pemerintah betul-betul menegakkan aturan," kata Ketua Umum Asita Asnawi Bahar saat dihubungi Suara. Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi, maka berbagai kebijakan. Tidak ada yang tahu jika pada Desember 2019 dunia digegerkan dengan adanya wabah virus yang dinamakan virus Covid-19. Dalam jurnal “Pelaksanaan Good Governance di Indonesia dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi” karya Ahli Hukum Andi Hakim, komitmen good governance salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan. By. 4 Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB). 0. Meningkatkan profesionalisme petani (karena disyaratkan adanya buku spesifikasi untuk menjamin kualitas);. This paper aims to elaborate on how government policies prevent and deal with COVID-19. ”KEPADA seluruh masyarakat, seluruh rakyat di seluruh pelosok Tanah Air, saya sampaikan agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan. 2, 2006, hal. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara Sebagai suatu ilmu, hukum administrasi negara tentu harus jelas batas-batasnya atau yang menjadi tanda pembeda yang jelas dengan ilmu hukum yang lain. Dengan adanya pemberian wewenang itu berarti tindakan pemerintah menjadi sah (halal) dan secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat. 10, Agustus 2004. Pejabat pemerintahan menerbitkan diskresi dengan berlindung pada Undang-Undang No. (mengingat tidak adanya standar rujukan). Capaian pemerintah dalam merealiasikan target penerimaan pajak selalu mengalami penurunan. Nasional. Hukum yang mengatur tindakan Pemerintah dan mengatur hubungan antara Pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antara Organ Pemerintah. [1] [2] Kebijakan publik merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata berupa pernyataan. Selain untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik, whistleblowing system muncul. Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: Per/05/M. Tindakan pengawasan ketat bukan obat mujarab, justru ada bahaya jika semakin luas. Hukum adminstrasi negara menghendaki bagaimana pemerintahan dikelola dan diselenggarakan dengan baik. PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penangananan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. Seperti tidak jalannya net working, adanya travel warning serta kerjasama. Penegakan aturan diperlukan. Kebijakan travel warning pada masa pemerintahan PM Howard juga di dipengaruhi oleh sikap arogan dan tidak sensitif terhadap Indonesia yang cenderung memandang Indonesia selalu bermasalah (Mar’iyah, 2005: 13). Pengertian dan Indikator Budget Emphasis (Penekanan Anggaran) Budgetary Slack - Pengertian, Tujuan, Indikator dan. Tanggung gugat perdata menjadi tanggung gugat pribadiTindakan pemerintah berdasarkan hukum, tindakan hukum yang langsung menimbulkan akibat hukum administrasi negara. Di dalamnya mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang dibuat oleh Ali Salmande, S. 5. Kewajiban serupa juga muncul berkenaan dengan (pengembangan dan penegakan) hukum pidana di Indonesia. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. b. This article provides a detailed analysis of the nature of legal disputes between oil companies and those affected by oil operations. "Tapi di Papua pernah ada kasus, pertemuan di gereja, yang dianggap pertemuan Organisasi Papua Merdeka, juga dianggap makar," kata Anggara kepada Tempo, Ahad, 11 Maret 2018. 25 Bambang Poernomo. "Persentase biodiesel bisa dikurangi menjadi 20 persen selama masa gejolak kelangkaan minyak goreng terjadi. Asas proporsionalitas; Seluruh tindakan pemerintah maupun para penegak. Macam- Tindakan Pemerintah. Dengan adanya pasal itu, pengembang bisa mengutip biaya dari konsumen diEvaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP) 16. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dalam sketsa terburuk mencapai minus 0,4%. Perlindungan Hukum Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan- tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyebut adanya kesalahan komunikasi atau. Kewajiban yang disebut terakhir mencakup dua hal: pertamaSeiring dengan semangat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah. . Travel warning adalah kebijakan suatu negara untuk memberikan informasi yang memuat pertimbangan dan peringatan kepada warga. Data per 26 Maret 2020 pukul 17. "Kami sayangkan adanya travel advice ini, mudah-mudahan segera terkoreksi. 020 jiwa (tingkat kematian 4,52%). Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan. proses dasar pemerintah. Yang bertindak ialah subyek hukum ( = badan hukum) lain yang tidak termasuk administrasi Negara dan yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan bisaa dengan pemerintah. melanggar hukum dan adanya kerugian .